• Manfaat TAPERA, Program yang bantu pekerja punya rumah

  • Jumat 05 Juni 2020, 10:11 WIB
  • Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tapera singkatan dari tabungan perumahan rakyat, merupakan program yang diinisiasi sejak 2016. Badan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan menghimpun dana masyarakat sebagai peserta baik pekerja dan pekerja mandiri berdasarkan pasal 5 di PP/25/2020. Pada pasal 7 menjelaskan sejumlah pekerja yang akan menjadi peserta Tapera yaitu Calon PNS, Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit dan Siswa Tentara Nasional (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara dan pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peserta Tapera juga meliputi pekerja di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta serta pekerja apapun yang menerima upah.

    Besaran Simpanan Peserta Tapera ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri. Dimana peserta yang berstatus pekerja sebagian akan ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan sebesar 0,5 persen dan sisanya 2,5 persen oleh pekerja. Sedangkan pekerja mandiri ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri tersebut. Kepesertaan seseorang pada Tapera berakhir bila peserta sudah pensiun, mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut.

    Peserta akan memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir.
    UU Tapera ini diharapkan mampu menjawab semua permasalahan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Peserta Tapera yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang penghasilanya maksimal Rp 8 juta dan belum memiliki rumah berhak mengajukan manfaat pembiayaan perumahan. Peserta Tapera akan menerima pembiayaan dengan bunga murah untuk membeli rumah menggunakan skema kredit pemilikan rumah (KPR). Pemilihan peserta berdasarkan prioritas yang akan ditetapkan oleh BP Tapera sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam PP Penyelenggaraan Tapera. Pengajuan direncakan dapat dilakukan melalui berbagai pilihan bank dan lembaga pembiayaan lainnya.

    Indonesia di nilai sedikit terlambat karena Singapura sudah ada aturan ini sejak tahun 50-an, Tiongkok, Amerika dan Brazil tahun 1990-an. UU Tapera akan mendongkrak industri perumahan, dimana industry properti adalah salah satu lokomotif perekonomian nasional. Pembangunan satu unit rumah mampu mendorong pertumbuhan industri lainnya seperti baja, semen, kramik, dan lain-lain. Selain itu industry property dan turunannya menciptakan lapangan kerja yang sangat luas. UU Tapera dianggap menjawab bahwa pemerintah serius menangani masalah perumahan, masalah yang sangat strategis dan penting bagi bangsa Indonesia.


Bersatu Hadapi Corona, Jurus Ampuh Tiga C Melawan Pandemi Covid-19
Star Sales Keluarkan Aplikasi Penjualan Properti Super Mudah
Dicari Calon Agen Properti Profesional?
  • Tentang Kami
  • Advertise with us
  • Kontak
  • FAQ
  • Kebijakan & Privasi
  • DOWNLOAD STAR HOME APPS